Jakarta ANTARA - Pada 11 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM KemekopUKM resmi membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Tim ini bekerja dengan tugas utama memastikan proses pengawasan dan penelusuran kasus koperasi bermasalah untuk segera diselesaikan sesuai dengan putusan homologasi di pengadilan niaga. Sebagai praktisi tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh KemenkopUKM. Lalu Satgas yang diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan delapan koperasi bermasalah, menggandeng Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Intidana. Penulis sedikit berbeda pandangan tentang alur penyelesaian koperasi bermasalah ini namun sama dalam tujuan yakni memberikan solusi paripurna atas persoalan yang lama menjadi masalah pada KSPPS kita. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. KemenkopUKM pada tanggal 15 Oktober 2020 menerbitkan PermenkopUKM No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Menggantikan PermenkopUKM No. 17/Per/ Tugas pengawasan meliputi pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana, dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi; pemeriksaan, verifikasi dan klarifikasi dokumen yang berkaitan dengan koperasi, permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor, dan mitra kerja koperasi ; penyusunan Berita Acara Pendirian Koperasi BAPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi LHPKK. Selanjutnya, pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Dari Permenkop ini dapat disimpulkan pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh KemenkopUKM sendiri. Kita tahu bersama bahwa pengawasan bank beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK pada 31 Desember 2013 yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak dibentuknya OJK berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Jika kita menilik ke belakang pemerintah lewat program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI, bank sentral sampai harus menggelontorkan dana sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank yang hampir kolaps akibat krisis ekonomi 1998. Pada sektor keuangan, bank gagal juga masih ada sekalipun diawasi oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan LPS selama periode 2005 hingga 2019 telah menangani sebanyak 98 bank gagal dengan total klaim nasabah mencapai Rp 1,4 triliun. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dari pengawasannya. KemenkopUKM dalam rangka mengantisipasi kembalinya koperasi bermasalah harus betul-betul serius melakukan perbaikan pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi harus dilakukan baik preventif dan juga penanganan serta penindakan pada koperasi bermasalah. Secara preventif koperasi harus diawasi dalam hal penegakan prinsip, nilai dan jatidiri koperasinya. Koperasi berangkat dari keinginan individual untuk sejahtera bersama, lalu memberikan tugas pada sekelompok orang terpercaya untuk mengurus dan mengawasi koperasinya. Sehingga kepengawasan koperasi sebaiknya dilakukan oleh orang-orang koperasi dan oleh KemenkopUKM sendiri. Koperasi yang maju adalah koperasi yang mampu memberikan kesejahteraan paripurna kepada anggotanya. Pada koperasi penyaluran pembiayaan tidak harus mengedepankan bisnis yang sudah berjalan yang biasa di bank disebut bankable. Kalau ini terjadi maka koperasi akan berubah menjadi bank. Orang yang serba kekurangan dari sudut pandang ekonomi, barangkali tidak layak untuk diberikan pembiayaan menurut ukuran bank. Bisa saja punya potensi besar diberikan pembiayaan bahkan tanpa jaminan sekalipun oleh koperasi. Tentu ini sangat berbeda dengan institusi perbankan. Setelah diberikan pembiayaan sesuai kapasitasnya, koperasi melakukan pendampingan bisnis dan jika usaha anggota ini maju, ia akan menyimpan uangnya di koperasi ini. Begitulah seorang anggota menyimpan di koperasi berbasis pada kepercayaan atas kinerja koperasinya sendiri. Pada koperasi bermasalah terjadi sebaliknya, koperasi dianggap bank, seorang yang punya uang besar atas tawaran menarik dari koperasi yang mampu memberikan bunga atau margin tinggi, lalu ia menyimpan uangnya di koperasi ini. Tanpa berusaha mencari tahu bagaimana uang yang ia simpan dikelola oleh pengurus dan disalurkan kemana saja. Penyimpan seperti ini bisa saja penulis sebut pemburu rente pemburu bunga tinggi tanpa tahu bahwa ia adalah anggota koperasi yang sejatinya juga memiliki koperasi ini. Koperasi yang berhasil, dibangun dari pengetahuan yang sempurna dari para anggota, ia adalah pemilik. Anggota adalah pengguna sekaligus pengendali di koperasinya. Diharapkan semua elemen koperasi meningkatkan pendidikan pada anggota yang merupakan salah satu prinsip penting berkoperasi. Selain itu, KemenkopUKM juga harus menguatkan institusi pengawasan. Jika perlu KemenkopUKM melibatkan insan-insan koperasi yang sudah teruji untuk bergabung dalam Satgas khusus ini. Pengawasan Dalam satu pidatonya Bung Hatta mengatakan koperasi tidak menghendaki orang-orang yang luar biasa untuk mengemudikannya. Di mana-mana koperasi diusahakan oleh orang biasa saja yang mau kerja sama di atas dasar beberapa sifat tertentu, jujur dan setia kawan. Berulang kali Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi merupakan lembaga independen yang diurus dan diawasi oleh dirinya sendiri. Namun bukan berarti koperasi tidak mau dikendalikan oleh pemerintah. Sudah sangat tepat koperasi diawasi oleh KemenkopUKM dan tinggal bagaimana KemenkopUKM betul-betul menjalankan PermenkopUKM No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Optimalisasi pengawasan koperasi memang sangat mutlak diperlukan. Untuk itu harus segera dilakukan perbaikan, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain mewajibkan KSPPS mengirimkan laporan bulanan ke website KemenkopUKM, melaporkan bukti bayar pajak, melaporkan laporan perubahan modal secara periodik dan melakukan pemeriksaan rutin baik itu mendadak maupun periodik. Pengawasan koperasi yang indikatornya disetarakan dengan pengawasan perbankan lalu menyerahkan pengawasan kepada OJK berpotensi mematikan jatidiri koperasi. Koperasi yang semula menjadi bagian dari usaha ultra mikro dan mikro tidak akan bisa lagi menjadi bagian dari mereka. Koperasi akan lebih sulit untuk menyalurkan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan, koperasi akan sangat ketat pada penagihan yang berpotensi menghilangkan eksistensi koperasi bahwa koperasi adalah miliknya sendiri. Menyikapi koperasi bermasalah memang harus diusut apakah ada malpraktek dalam kepengurusan dan manajemennya. Jika terjadi penyalahgunaan, lembaga pengawasan dalam hal ini KemenkopUKM harus bersikap tegas. Jika menjurus ke tindak pidana, usut tuntas dan proses sesuai hukum yang berlaku. Sangat mungkin koperasi yang bermasalah ini diselamatkan oleh KemenkopUKM dengan tindakan extraordinary, bisa saja KemenkopUKM memberikan anggaran khusus untuk menyelamatkan koperasi bermasalah lalu membentuk pengurus dan pengawas melalui Rapat Anggota Tahunan RAT Luar Biasa. Pengurus, pengawas dan manajemen baru yang terpercaya bekerja keras demi kepentingan kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota. Anggaran yang dimaksud bisa saja seperti mekanisme BLBI seperti bank di masa lalu. Justru inilah salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Jika untuk subsidi minyak goreng pemerintah bisa gelontorkan Rp 7,6 triliun tentu dengan mekanisme pinjaman pemerintah juga bisa melakukan penyehatan pada koperasi. Kekhawatiran soal dinas koperasi di daerah yang belum kuat tidak dapat menjadi legitimasi meniadakannya. Justru inilah yang harus diatasi oleh KemenkopUKM membentuk pola pengawasan yang efektif dan efisien dengan tetap menjunjung nilai, prinsip dan jatidiri koperasi. Terkait dengan 60 Bank Wakaf Mikro BWM yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS yang sekitar 4 tahun diawasi OJK yang dinilai berhasil tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengalihkan pengawasan koperasi kepada OJK karena masih ribuan koperasi KSPPS yang berhasil memberikan kesejahteraan dan memajukan ekonomi negeri ini. Mari kita kuatkan prinsip, nilai dan jatidiri koperasi, kita dorong KemenkopUKM menguatkan pengawasan serta membuat upaya preventif yang lebih berdaya guna. Kita bangun koperasi dan bangsa ini, kita posisikan masing-masing kita adalah anak bangsa yang saling menguatkan, saling percaya, dan tentu berani mengambil tanggung jawab. * Kamaruddin Batubara, SE, ME adalah Penulis Buku Model BMI Syariah daÅ„ Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Tahun 2018 COPYRIGHT © ANTARA 2022